MANOKWARI, iNews.id - Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Alfred Papare mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan tambang rakyat di wilayah Papua Barat. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Gubernur Dominggus Mandacan di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (9/3/2026).
Kapolda mengatakan persoalan penambangan liar di sejumlah wilayah Papua Barat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, Polda Papua Barat telah melakukan koordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah instansi terkait untuk mendorong penerbitan Surat Keputusan lokasi tambang rakyat.
“Persoalan ini cukup kompleks sehingga perlu penanganan bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat membentuk tim khusus untuk menyikapi masalah ini secara serius,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Kapolda juga berharap Gubernur Papua Barat dapat memimpin langsung tim tersebut agar koordinasi dengan pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa pengelolaan tambang rakyat telah diatur dalam sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Khusus yang mengatur pengelolaan sumber daya di wilayah Papua.
Menurut Dominggus, Pemprov Papua Barat saat ini tengah menyusun Peraturan Gubernur sebagai dasar pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan tambang rakyat.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait