Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Gustav R Urbinas. (Foto: Humas Polda Papua)
Donald Karouw

JAYAPURA, iNews.id - Propam Polda Papua tegas akan memproses anggota Polri yang melakukan pelanggaran, baik kasus menonjol maupun ringan. Hal ini disampaikan Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Gustav R Urbinas.

Menurutnya langkah penegakan hukum akan dilakukan bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan maupun tindak pidana. 

"Contohnya jual beli amunisi atau kasus menonjol lainnya. Tentu akan dilaksanakan langkah penegakan hukum yang profesional, baik dari sisi pidana umum maupun peraturan internal Polri melalui komisi kode etik maupun disiplin Polri setelah yang bersangkutan menerima putusan inkrah dari Pengadilan Negeri,“ ujar mantan Kapolresta Jayapura saat menghadiri kegiatan bakti kesehatan yang diselenggarakan Polda Papua, Jumat (17/6/2022).

Dia mengatakan, Kapolda Papua sudah memberikan banyak kesempatan untuk pembinaan terhadap anggota Polri.

"Artinya kami memberikan kesempatan untuk membina maupun merehabilitasi personel dan ini sudah berjalan kurang lebih 3-4 tahun lalu. Bapak Kapolda Papua saat ini pun juga melalukan hal yang sama,“ katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan tetap mempertimbangkan anggota yang masih bisa dibina dan berkarier kembali seperti sedia kala. Tetapi bila personel tidak dapat dibina dan tak memiliki minat serta niat baik, terpaksa akan usulkan untuk diberhentikan.

Kabid Propam menegaskan, bagi yang sudah jadi polisi khususnya di Polda Papua agar mengutamakan pencegahan.

"Kami tidak menginginkan penindakan kepada anggota lebih banyak tetapi apabila tidak mau dibina dengan terpaksa kita ajukan pemberhentian atau diberhentikan," ucapnya.

Dia menambahkan, untuk kasus ringan yang timbul dari diri sendiri seperti pemalas dan cuti tidak kembali masih bisa diberi pengampunan. Namun untuk kasus besar/menonjol seperti pembunuhan, jual beli amunisi maupun senpi, asusila, narkoba, tentunya menjadi perhatian dan tidak semua dapat diberi toleransi.

"Namun khusus masalah jual beli amunisi, ini jadi warning buat yang lain. Sekarang TNI-Polri memproses anggotanya yang bersalah lewat jalur pidana umum, kalau mendapat putusan 1 bulan ke atas pidana, sudah bisa diusulkan untuk dipertimbangkan disidang komisi kode etik Polri," tuturnya.


Editor : Donald Karouw

BERITA TERKAIT