Bertemu MPR, Pemprov Papua Adukan Masalah Otsus dan Usulkan Pemekaran sebagai Solusi

Kiswondari ยท Kamis, 20 Mei 2021 - 23:36:00 WIT
Bertemu MPR, Pemprov Papua Adukan Masalah Otsus dan Usulkan Pemekaran sebagai Solusi
Pemprov Papua menyampaikan permasalahan seputar otsus saat beraudiensi dengan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). (Foto: SINDOnews/Kiswondari)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan permasalahan seputar otonomi khusus (otsus) saat beraudiensi dengan MPR. Dalam pertemuan tersebut, dia juga menyampaikan usulannya untuk pemekaran Provinsi Papua sebagai solusi.

Dalam pemaparannya kepada MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021), Pemprov Papua menyampaikan pemekaran mendesak agar daerah bisa berkembang.

"Kami berharap pemekaran provinsi masih (bisa dilakukan) sebab pengalaman di sekitar Papua Barat, Manokwari tidak punya potensi berkembang dibandingkan Sorong," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Flassy.

Dance menjelaskan, pertumbuhan ekonomi lebih banyak di Sorong sehingga bisa dilihat kondisi sampai saat ini Papua Barat masih lambat dalam pelayanan pemerintahan. Kondisi ini bisa dijadikan contoh untuk pemekaran provinsi di Papua. Dengan adanya pemekaran, seluruh pelayanan pemerintahan akan berjalan cepat.

"Ini hasil dari pansus terkait Otsus Papua yang beberapa waktu lalu. Pemekaran juga desakan dari beberapa bupati. Kalau mau maju, satu-satunya jalan kita lakukan pemekaran. Wajib kita lakukan pemekaran Provinsi Papua," ujarnya.

Menurut dia, pemekaran Provinsi Papua ini wajib dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat.

"Ini menjadi mimpi kita untuk kemajuan bangsa dan negara, khusus pembangunan di tanah Papua," katanya.

Dance juga menguraikan masalah-masalah seputar Otsus Papua. Pertama, indeks penurunan angka kemiskinan meningkat. Namun Provinsi Papua berada di titik paling rendah dibanding provinsi lainnya. 

Kedua, masih adanya sebagian masyarakat yang belum tersentuh pembangunan dan belum menjadi pelaku ekonomi di tanahnya sendiri walaupun sudah diupayakan melalui program ekonomi kerakyatan.

Ketiga, tingkat pendapatan masyarakat khususnya OAP yang berada di kampung dan migran ke kota masih rendah. Keempat, masyarakat OAP belum banyak mendapat peluang sebagai pelaku bisnis walaupun sudah ada instrumen yang sudah disiapkan pemerintah yang dirintis sejak UP4 B sampai saat ini.

Kelima, kewenangan Pemprov Papua dalam pelaksanaan otsus belum optimal. Keenam, permasalahan pendidikan dan kesehatan belum optimal karena kondisi geografi Papua, terutama pegunungan tengah dan pulau terpencil yang sebagian besar harus dijangkau dengan transportasi udara dan laut.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: