Cegah Kerugian Negara, KPK Kawal Evaluasi Izin Usaha Perkebunan Sawit di Papua Barat

MANOKWARI, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses evakuasi izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Upaya ini dilakukan agar berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat adat.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, KPK dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi akan memastikan dan mengawal setiap pihak berada dalam tujuan yang sama selama proses penertiban izin.

Baca Juga

DJ Party di Perkebunan Sawit Berujung Ricuh, Kelompok Remaja Terlibat Perkelahian

"Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat yang sudah dilakukan sejak Februari 2021," ujar Dian dalam keterangannya dikutip, Rabu (13/7/2022).

Dia mengungkapkan, sejak awal penataan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dimaksudkan untuk perbaikan tata kelola dalam rangka mencegah korupsi, mencegah kerugian keuangan negara, serta menjaga kawasan hutan.

Baca Juga

Luhut Sebut Ada Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi di Indonesia tapi Bayar Pajak di Singapura

Menurutnya, Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi dan hal ini butuh dukungan aktif semua pihak terutama investor perkebunan kelapa sawit.

“Kita menghargai proses hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, kita wajib menegakkan aturan termasuk kepatuhan pelaku usaha. Apalagi jika izin usaha perkebunan tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada negara dan bahkan mengancam kelestarian hutan Papua, wajib kita tertibkan” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Yakob S Fonataba menuturkan, dari total 24 IUP Kelapa Sawit yang dievaluasi, 16 di antaranya telah dicabut izinnya karena tidak memenuhi syarat legalitas dan melakukan pelanggaran operasional.

“Kami merekomendasikan agar perusahaan tersebut dicabut izinnya karena secara eksplisit menyatakan tidak akan melanjutkan proses perolehan izin. Disamping itu, ada juga IUP yang sama sekali belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit” tuturnya.

Editor: Kurnia Illahi