Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (25/1/2021). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat menyampaikan harapan agar KSP bisa mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

Dominggus menyampaikan tiga poin penting berkaitan pengembangan ekonomi hijau, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengembangan kapasitas dan layanan dasar orang asli Papua.

Disebut Salah Susun RAPBD, Begini Tanggapan Pemprov Papua

"Kami dengan jajaran staf unggulan telah menyusun beberapa quick wins yang bisa mendukung akselerasi pembangunan kesejahteraan tersebut. Kami harap Pak Moeldoko bisa memberikan arahan terkait tindak lanjutnya,” ujar Dominggus di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Dari beberapa poin yang disampaikan, Dominggus merinci, sedang membangun rumah sakit Papua Barat yang sudah mulai beroperasi untuk para pasien Covid-19. Kemudian pembangunan SMA unggulan Papua Barat bekerja sama dengan TKPP dan SMA Tarunan Nusantara, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sejahterakan Masyarakat Papua, Pemerintah Akan Naikkan Dana Otsus 0,5 Persen

Selain itu, Dominggus juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat mendukung konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Papua Barat, pengembangan komoditas lokal unggulan non-deforestasi berbasis masyarakat adat, pengembangan ketahanan pangan lokal, hingga upaya perlindungan ekosistem mangrove dan ekosistem esensial.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D Heatubun menambahkan, pihaknya juga berharap adanya perlindungan hak masyarakat adat Papua dalam kaitannya dengan reforma agraria dan percepatan perhutanan sosial.

Kemenkeu Akan Naikkan Dana Otonomi Khusus untuk Papua

"Terutama untuk usulan hutan adat dan pemetaan serta pengelolaan hutan adat. Karena sampai saat ini kami belum menerima surat keputusan penunjukan hutan adat dari Pemerintah Pusat," ujar Charlie.

Editor: Donald Karouw