Honorer Palang Kantor BKD Papua Barat, Minta Diangkat Jadi CPNS

MANOKWARI, iNews.id - Aktivitas perkantoran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat lumpuh total akibat pintu akses masuk dipalang menggunakan timbunan pasir dan batu. Aksi pemalangan ini dilakukan honorer sejak sepekan lalu

Merespons hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek mengatakan pemerintah segera melakukan tindakan tegas terhadap honorer dengan membuat laporan polisi. Sebab akibat pemalangan tersebut, menyebabkan pegawai tidak dapat bekerja normal.

Baca Juga

Siapa Pemersatu Papua yang Diabadikan di Pecahan Uang Rp10.000 ? Ini Sosoknya

"Saya sudah sampaikan kepada Kepala BKD untuk buat laporan polisi supaya mereka ditangkap dan diproses karena menganggu aktivitas pemerintah," ujar Dance Sangkek, Senin (19/12/2022).

Menurutnya, kantor merupakan tempat pelayanan dan juga tempat pegawai bekerja.

Baca Juga

Jokowi Dukung Pendekatan Humanis Yudo di Papua: tapi Harus Tegas

"Kalau terus seperti ini akan sangat menganggu jalannya pemerintahan," katanya.

Dia menjelaskan, pemalangan dipicu penolakan pemerintah pusat terhadap aspirasi dari 512 honorer yang ingin diakomodir menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun 512 honorer hanya diakomodir menjadi pegawai dengan Perjanjian Kerja Sama (PK3).

Baca Juga

Resmi, Ferdinandus Kainakaimu Dilantik Jadi Sekda Mappi Papua

"Tidak ada ruang mereka menjadi CPNS sehingga mereka diangkat dengan P3K, baik dari segi usia dan kelengkapannya," ujar Sangkek.

Baca Juga

Purna Tugas BKO Polda Papua, 100 Personel Brimob Disambut Wakapolda Sulut

Bahkan sebanyak 512 honorer tersebut telah didorong dalam rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) namun ditolak, karena tidak sesuai dengan aturan kepegawaian.

"Bukan Pemda Papua Barat yang menolak keinginan mereka menjadi PNS, namun ada aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi," ucapnya.

Baca Juga

Misteri Goa Kontilola di Lembah Baliem, Benarkah Bukti Alien Pernah Tinggal di Papua ?

Editor: Donald Karouw