Kabupaten/Kota di Papua Diminta Susun Perkada Penegakan Hukum Covid-19 di Masa Pilkada

Antara ยท Senin, 21 September 2020 - 16:06 WIT
Kabupaten/Kota di Papua Diminta Susun Perkada Penegakan Hukum Covid-19 di Masa Pilkada
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 di Papua. (Antara)

JAYAPURA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak kabupaten/kota di wilayahnya segera menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di masa pilkada. Dari 29 daerah di Papua, saat ini baru tiga yang sudah menyusun perkada.

"Dari 29 kabupaten juga kota, tiga di antaranya sudah menyusun perkada ini, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura serta Biak Numfor. Yang belum memiliki perkada diharapkan segera menyusunnya," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Senin (21/9/2020).

Musaad mengingatkan, perkada ini harus segera disusun, terutama bagi 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di wilayahnya. "Hal ini menjadi prasyarat untuk berlangsungnya pilkada secara aman dari Covid-19," katanya.

Menurut Musaad, meskipun nantinya ada perkada, tetap berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam mekanisme dan tahapan pilkada sudah harus diantisipasi.

"Meskipun sudah ada pembatasan-pembatasan, harus diantisipasi supaya tidak ada masalah ke depannya," ujarnya.

Dia menjelaskan, Pemprov Papua juga sudah melakukan pemetaan dari berbagai pihak. Dari 11 kabupaten yang menjadi peserta pilkada serentak, ada yang berisiko tinggi yakni Merauke, Keerom, Boven Digoel, Supiori, Yalimo dan Nabire.

"Lalu dari 11 kabupaten tersebut, ada juga yang berisiko rendah yakni Mamberamo Raya, Yahukimo dan Kepulauan Yapen," katanya.

Selain itu, ada kabupaten yang tidak memiliki kasus, yakni Pegunungan Bintang dan Asmat. Karena itu, protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada harus benar-benar diperhatikan dan diawasi.


Editor : Maria Christina