Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkab Mimika Batasi Aktivitas Warga hingga Jam 9 Malam

Antara · Selasa, 12 Januari 2021 - 14:43:00 WIT
Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkab Mimika Batasi Aktivitas Warga hingga Jam 9 Malam
Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani surat kesepakatan bersama Forkopimda Mimika dan Satgas Covid-19 tentang penerapan AKB untuk pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mimika, Senin (11/1/2021). (Foto: Antara)

Masyarakat yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada protokol kesehatan.

Sedangkan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara/penerbangan, angkutan laut/pelayaran dari Pulau Jawa dan Bali yang masuk ke Kabupaten Mimika, wajib membawa surat keterangan nonreaktif hasil uji rapid test antigen dari daerah asal dengan masa selama berlaku 14 hari. 

"Bila tidak membawa surat keterangan uji rapid test antigen, maka setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani rapid test antigen atas biaya sendiri. Bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemkab Mimika," demikian isi surat kesepakatan tersebut.

Khusus untuk masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara/penerbangan, angkutan laut/pelayaran yang masuk ke Kabupaten Mimika juga wajib membawa surat keterangan non reaktif hasil uji rapid test antibodi.

Khusus untuk masyarakat dan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura dan Pelabuhan Portsite yang melakukan perjalanan ke Timika disesuaikan dengan aturan perusahaan.

Pemakaman jenazah Covid-19 atau dicurigai Covid-19 juga dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Sementara itu, selama pemberlakuan AKB, aktivitas perkantoran pemerintah maupun swasta maksimal diisi 25 persen pegawai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 75 persen lainnya bekerja dari rumah atau work from home.

"Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer dimulai pukul 08.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT," kata Pemkab Mimika.

Guna menekan penularan Covid-19, sosialisasi dan pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan terus dilakukan pada titik-titik kerumunan massa oleh Satgas Covid-19 dan kepala distrik atau camat. Sosialisasi dan pengawasan ini dilakukan di masing-masing wilayah kerjanya secara masif pada siang dan malam hari.

"Pengawasan penegakan disiplin protokol kesehatan melibatkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, anggota Polri dan TNI," kata Pemkab Mimika.

Terakhir, para kepala distrik, lurah, dan kepala kampung diminta mengoptimalkan posko Satgas Covid-19, khusus untuk wilayah kampung dałam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Editor : Maria Christina