Masyarakat Papua Keberatan jika hanya 2 Pasal yang Direvisi di RUU Otsus 

Kiswondari · Kamis, 10 Juni 2021 - 23:06:00 WIT
Masyarakat Papua Keberatan jika hanya 2 Pasal yang Direvisi di RUU Otsus 
Perwakilan masyarakat Papua menyampaikan keberatan jika hanya dua pasal yang direvisi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. (Foto: SINDONews/Kiswondari)

JAKARTA, iNews.id - Perwakilan masyarakat Papua keberatan jika hanya dua pasal yang direvisi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini mereka sampaikan saat audiensi dengan MPR.

Asisten II Sekda Pemprov Papua, Mohammad Musa'ad didampingi Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, perubahan diperlukan karena UU Otsus Papua tidak sesuai lagi dengan dinamika  perkembangan sosial politik di Papua. Namun, perubahan dua pasal diniali tidak cukup.

"Tapi ketika pembahasannya hanya dua pasal, itu menurut kami yang masih perlu kita diskusikan. Saya anggap sangat sayang momen yang terbaik ini kita hanya memberikan dua pasal," kata Mohammad Musa'ad seusai audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Musa'ad menguraikan, ada lima kerangka usulan dalam RUU Otsus Papua. Selain kewenangannya harus diperbaiki, kewenangan perlu diperjelas, soal kelembagaannya, hubungan provinsi, kabupaten, DPR Papua (DPRP) dan MRP, kebijakan pembangunannya, dan soal politik hukum dan HAM.

"Itu lah kepentingan kita datang ke MPR untuk menyampaikan ini. Nanti secara tertulis kami sampaikan. Teman-teman MRP yang sudah melakukan RDP di berbagai lini stekholder, DPRP juga ada pansusnya," katanya.

Ketua MPRP Timotius Murib menjelaskan, unsur pimpinan dan anggota dari tim RUU Otsus dari MRP menghadiri undangan dari MPR for Papua terkait dinamika proses revisi kedua UU Nomor 21/2001 yang sedang digelar DPR hari ini. MRP mempertanyakan proses dan mekanisme yang dilakukan dalam revisi tersebut.

Pasalnya, secara konstitusi Pasal 77 UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001 itu menghendaki usul perubahan  dilakukan oleh rakyat Papua melalui DPRP dan MRP kepada pemerintah dan DPR, sesuai peraturan UU yang berlaku. 

"Itu amanat itu seperti itu. Tapi, kemudian hari ini sesuai dengan Supres pada 4 Desember 2020, disampaikan kepada DPR untuk segera melakukan revisi UU Otsus," kata Timotius.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2