Soal Aksi Kekerasan KKB, Komisi I DPR Nilai Perlu Evaluasi Total Alat Keamanan di Papua

JAKARTA, iNews.id - Aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua telah sangat meresahkan. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mendorong agar alat keamanan di Papua dievaluasi.

Dia juga menekankan pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan di Papua.

Baca Juga

Tokoh Adat Suku Demutru Namblong Ajak Pemuda Papua Jaga dan Rawat Nilai Kebangsaan

"Harus ada evaluasi total semua alat keamanan yang ada di Papua. Supaya terintegrasi dan menyertakan perspektif orang Papua dalam menyusun strategi," ujar Nurul, Jumat (2/6/2023).

Dia mengungkapkan, penyelesaian persoalan KKB harus melibatkan masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan.

Baca Juga

Polda Papua Pertebal Pengamanan di Yapen dari Gangguan KKB, Kirim Pasukan Brimob

“Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik," katanya.

Selain itu, pemerintah juga diminta mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan di Papua. Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan pun meminta penguatan pasukan pengamanan di Papua sehingga dapat lebih efektif menangani aksi-aksi KKB.

Baca Juga

Risma Kagumi Pemuda Agats Papua Mampu Bikin 27 Kapal Berbahan Serat Kaca

"Operasi militer yang terukur dan proporsional harus dilakukan untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam keamanan. Persiapkan juga peralatan memadai sehingga personel keamanan dapat melindungi diri dengan baik,” ucapnya.

Diketahui, aksi brutal KKB terus terjadi sehingga meresahkan warga. Terbaru, KKB melakukan penyerangan sehingga terjadi baku tembak dengan tim Satgas Damai Cartenz selama 4 hari berturut-turut di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.