Soal Pj Bupati Puncak, Anggota Dewan Ini Minta Harus Orang Asli Papua

JAYAPURA, iNews.id - Anggota DPRD Kabupaten Puncak Yamok Dombenggen Murib meminta pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri menunjuk putra daerah sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Pegunungan. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan terkait hal itu.

Menurutnya, meski jabatan penjabat kepala daerah hanya setahun, paling tidak diperlukan ketokohan yang memahami situasi, adat dan budaya setempat. Terlebih Kabupaten Puncak masuk daerah rawan.

Baca Juga

Resmi, M Ridwan Rumasukun Dilantik Mendagri Jadi Pj Gubernur Papua

"Harus orang asli Papua, khususnya tokoh dari Puncak yang sudah paham situasi daerah. Apalagi Puncak ini daerah rawan, jadi tidak bisa sembarang orang dari luar Papua," ujar Yamok Dombenggen Murib kepada wartawan Selasa (5/8/2023).

Dia menilai, jika jabatan penjabat kepala daerah orang asli Puncak, berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Sebab tentu ada kesamaan budaya dan paham akan masyarakat.

Baca Juga

Dialog dengan Pemuka Agama, Menko PMK: Pemerintah Sangat Serius Bangun Papua

"Pada wilayah yang sedang menghadapi tantangan konflik seperti Kabupaten Puncak, memiliki seorang putra daerah untuk memimpin merupakan pilihan yang sangat bijak. Putra daerah memiliki keunggulan dalam memahami budaya, dinamika sosial dan situasi konflik yang mungkin sulit dipahami orang dari luar," katanya.

Baca Juga

Sosok Ridwan Rumasukun, Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur Papua

Putra daerah ini dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Termasuk mempromosikan dialog dan membangun kepercayaan.

"Dengan kepemimpinan putra daerah, Kabupaten Puncak memiliki peluang lebih besar untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang sangat dibutuhkan," ucapnya.

Baca Juga

6 Provinsi di Pulau Papua dan Ibukotanya, Nomor 3 Tempat Freeport Berdiri

Dia juga berharap tidak ada intervensi saat pengusulan penjabat bupati dari ASN yang bekerja di luar Kabupaten Puncak. Hal ini harus benar-benar disadari tujuannya untuk keamanan dan kedamaian Kabupaten Puncak.

"Jangan ada intervensi dari ASN yang bekerja di luar Kabupaten Puncak. Dalam hal ini, kepentingan lokal dan stabilitas daerah menjadi prioritas. Karena tidak ada kepentingan lain selain untuk itu. Adanya pemimpin yang bisa membuat Kabupaten Puncak aman dan damai. Dan lagi jangan ada kecurigaan atas keterlibatan kelompok tertentu dalam pemilu," ujarnya.