Terkait DOB untuk siapa, Sinaga memyebut jik secara logika pemerintahan di Papua apabila dibentuk provinsi baru maka dapat meningkatkan pengawasan, sehingga lebih menjaga dan memperkecil dampak eksploitasi, dimana kinerja pemerintah tidak lagi dibatasi jarak seperti yang saat ini terjadi.
"Papua ini luas, sehingga pemerintah melihat ini sebagai masalah urung sejahteranya masyarakat Papua. Kasus KKN yang banyak, ini juga lantaran jarak kendali sangat jauh," katanya.
Sementara, Perwakilan Asosiasi Mahasiswa Tabi Martinus Mandowali mengatakan jika kebijakan Otsus dan DOB adalah kebijakan negara. Perdebatan pro kontra DOB sebetulnya didasari pada hak-hak Orang Asli Papua.
"Akhir-akhir ini perdebatan terjadi di kalangan kami orang asli Papua, namun kebijakan pemerintah telah dilakukan, pejabat Elit kami di Papua juga sebagian besar mendukung. Menurut saya apabila DOB di cetuskan, maka harus ada undang - undang baru yang mengatur, supaya kami dapat bergaenig,"katanya.
Sementara, Perwakilan Aliansi Papua Peduli Damai Mathius Swewairy menyebut jika persoalan Papua dibuat sendiri oleh pejabat asli Papua. Selama ini kita berbicara kesejahteraan, namun orang kita sendiri yang menjabat di pemerintahan lah yang berulah, itu juga merupakan orang asli Papua
"Masyarakat terlalu terlena sehingga kita tertinggal, Otonomi Papua ada di orang asli Papua dan bukan untuk siapa - siapa, hadirnya Otsus di Papua khususnya kami di wilayah selatan, pada dasarnya kabupaten kami mendapatkan dana yang besar berdasarkan hasil rapat, namun pada saat turun ke kami, dana itu sangat kecil, ya ini karen orang-orang kita sendiri juga," katanya.
Tokoh Muslim Papua Muh Thaha Alhamid mengaprsesiasi FGD yang dilakukan. Soal Otsus, Thaha yang merupakan salah satu pelaku sejarah lahirnya Otsus mengaku hal itu biasa saja.
"Buat saya pribadi, Otsus bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena kami tahu semuanya, di mana Otsus hadir pada era kami, Otsus itu spesial otonomi, di mana sebuah daerah diberikan spesial otonomi jikalau di daerah tersebut terdapat pergolakan politik, dan ini hasil dari negosiasi dan perjuangan panjang," katanya.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait