BANJARBARU, iNews.id - Keluarga dan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kliennya dihukum secara adat. Hal ini terkait status tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons soal permintaan kuasa hukum Lukas Enembe tersebut.
“Mengenai soal hukum adat itu nanti masalah di Papua sendiri, kan mereka punya apa local wisdom sendiri ya, kearifan lokal sendiri kalau memang mereka mempunyai itu bagian daripada kearifan lokal, saya kira kita serahkan pada adat,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022).
Kendati demikian, Wapres meminta agar Lukas Enembe kooperatif dan mematuhi hukum yang saat ini menjeratnya. Lukas ditetapkan tersangka berdasarkan surat KPK Nomor B/536/dik.00/23/09/2022 tanggal 5 September 2022.
Bahkan, KPK telah mengantongi informasi soal dugaan aliran uang Lukas Enembe yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri.
“Pemerintah mengharapkan supaya Lukas Enembe itu bisa bekerja kooperatif, bisa bersikap kooperatif dan supaya tidak menimbulkan masalah,” kata Wapres.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait