Eks anggota DPRD Kota Sorong ditetapkan menjadi DPO oleh Polresta Jayapura terkait kasus miras oplosan. (Foto: MPI/Chanry Andrew Suripatty)
Chanry Andrew Suripatty

SORONG, iNews.idPolresta Jayapura menetapkan mantan anggota DPRD Kota Sorong Hendrik Poltak Sitorus menjadi daftar pencarian orang (DPO) kasus minuman keras (miras) oplosan. Hal itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 870 / V / 2022 / SPKT / Polresta Jayapura Kota / Polda Papua tanggal 25 Mei 2022.

Kapolresta Jayapura Kombes Pol Victor D Mackbon mengatakan Hendrik Sitorus setelah dinyatakan tersangka melanggar Undang- Undang (UU) Pangan. 

“Dipanggil tidak datang ya kita bikin DPO aja, asal sudah tersangka harusnya dia harusnya datang, punya kewajiban tidak mungkin kita cari terus,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Minggu (14/8/2022). 

Dalam edaran DPO tersebut, Polresta Jayapura mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang melihat dan mengetahui keberadaan Hendrik Poltak Sitorus dapat menghubungi Aiptu Sri Widodo dengan nomor handphone 0812 4841 9079 dan Aiptu Dedes Sihombing 0821 9783 4884.

Hendrik diketahui menjadi anggota DPRD Kota Sorong periode 2014-2019 asal Partai PAN. Dia mengantikan rekannya yang terjerat kasus korupsi. 

Hendrik Sitorus diduga terlibat atas meninggalnya enam orang warga Kota Sorong yakni, Viktor Tugerfai, Marlince, Fatmawati Saweri , Loudyk Noride, Demianus Saweri, Balthazar Tiberi dan Papua Rumaropen. Keenam korban mengalami buta karena disuruh mencoba minuman keras oplosan racikannya. 

Hendrik juga diketahui merupakan atasan dari para korban dan pemilik bahan baku minuman racikan atau oplosan yang diedarkan di Jayapura. 

Hendrik Poltak sebelumnya juga pernah terlibat kasus Pil PCC sebanyak sembilan ribu butir yang di proses oleh Kepolisian Polres Sorong Kota. Atas kasus itu, Hendrik Poltak Sitorus dijatuhkan hukuman penjara oleh pengadilan negeri Sorong 1 tahun penjara. 

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Hendrik Sitorus dijerat Pasal 136 huruf a dan b Undang Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


Editor : Kastolani Marzuki

BERITA TERKAIT