Komnas HAM Papua Dukung Polisi Proses Hukum Massa Demonstrasi Anarkistis

Antara · Selasa, 03 September 2019 - 09:37:00 WIT
Komnas HAM Papua Dukung Polisi Proses Hukum Massa Demonstrasi Anarkistis
Sejumlah anak bermain di halaman Sekolah Inpres 2 Bhayangkara di Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019). Aktivitas belajar mengajar di sekolah khususnya wilayah Kota Jayapura diliburkan hingga Sabtu (7/9/2019) pascaunjuk rasa warga Papua pada Kamis (

JAYAPURA, iNews.id – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia
(HAM) Perwakilan Provinsi Papua mendukung Polda Papua dan Polres Jayapura Kota memproses hukum para oknum massa demonstrasi anarkistis, Kamis, 29 Agustus lalu. Para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Iya, para penanggung jawab demo harus diminta keterangan dan para pelaku pembakaran dan penjarahan juga harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey di Kota Jayapura, Papua, Selasa (3/9/2019).

Frits mengaku sepakat dan mendukung sikap dari Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian yang memerintahkan jajarannya di Polda Papua hingga di Polres Jayapura Kota untuk menindak tegas aksi yang tidak terpuji tersebut.

“Kami dukung perkuatan personel di Papua, termasuk perkuatan IT untuk ungkap kasus ini. Kenapa? Karena ini juga dalam rangka memutus keberlanjutan dari aksi demonstrasi yang anarkistis,” katanya.

Mengenai aksi demo yang diwacanakan telah ditunggangi oleh pihak ketiga, Frits menilai aksi tersebut sebenarnya untuk menyuarakan penolakan rasisme di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Namun, aksi itu kemudian dibelokkan dengan tuntutan untuk merdeka.

“Jadi, dugaan itu wajar saja. Karena aksi kemarin ada yang tuntut merdeka. Itu didesain untuk kepentingan yang lain,” katanya.

Menurut Frtis, para pendemo yang melancarkan aksinya dengan membawa katapel, linggis ataupun benda tajam lainnya, menunjukkan bahwa persiapan untuk melaksanakan aksi tersebut sudah terencana.

“Pola demo yang terjadi di Kota Jayapura, Papua ini sama dengan yang terjadi di Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Komnas HAM punya hasil investigasi di Sorong dan Manokwari, ada satu sandi khusus yang digunakan, yaitu saling mengejek,” katanya.

“Kalau di tempat lain sudah lakukan aksi demo dan belum bakar-bakar, belum merusak, itu belum. Ada sandi yang kami dapatkan. Jadi, kami minta polisi untuk kembangkan karena demo itu sudah diorganisir,” katanya.

Editor : Maria Christina

Bagikan Artikel: