KSP: Tidak Ada Darurat Sipil di Papua

JAKARTA, iNews.id - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menegaskan saat ini tidak ada penetapan darurat sipil di Papua. Penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merujuk pada langkah penegakan hukum secara terukur.

Jaleswari mengatakan, penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Bupati Nduga ke KKB: Saya Minta Egianus segera Lepaskan Pilot Susi Air Keadaan Sehat

"Hingga saat ini tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua," ujar Jaleswari kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Dia menjelaskan, penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya. Mekanisme formal-prosedural ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Baca Juga

Daftar Hitam KKB Egianus Kogoya, 65 Kali Lancarkan Teror Pembunuhan hingga Pemerkosaan

Jaleswari menilai, penindakan KKB di Papua telah dilakukan dengan langkah-langkah penegakan hukum secara terukur. Tindakan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Langkah dalam penindakan KKB dilakukan tetap merujuk pada penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jaleswari.

Baca Juga

KKB Egianus Kogoya Klaim Bawa Pilot Susi Air ke Kampung Alguru Nduga

Editor: Donald Karouw