Rawan Konflik, Polda Antisipasi Sistem Noken di Pilkada Papua

JAKARTA, iNews.id – Pengamanan pilkada di Papua mendapat perhatian utama dari Polda Papua agar pilkada dapat berjalan dengan aman. Pengalaman pilkada tahun lalu yang menerapkan sistem noken dan berujung pada konflik berkepanjangan, diharapkan tidak terulang.

“Jadi begini, di sana itu ada kan sistem noken. Noken ini yang perlu kita antisipasi karena kita belajar dari Pilkada 2017, dari satu kota dan 10 kabupaten itu ada lima kabupaten pemungutan suara ulang (PSU), dan terjadi konflik yang berkepanjangan. Itu merugikan kita semua,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam pemilu, khusus untuk wilayah Provinsi Papua. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan tas dari dari akar pepohonan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.

Semua pemilih yang mendapat kartu pemilih datang ke TPS yang sudah disiapkan noken kosong. Jumlahnya sesuai dengan jumlah pasangan calon kepala daerah. Pemilih selanjutnya diminta berbaris di depan noken sesuai nomor urut yang dipilih. Setelah pemilih berbaris atau duduk di depan noken, petugas langsung menghitung mereka sebagai perolehan suara.

Dia memaparkan akibat sistem noken yang berujung pada PSU, menimbulkan konflik yang menelan korban jiwa. Ada empat orang yang meninggal di Intan Jaya tahun lalu dan korban luka mencapai 106 orang. Lalu di Puncak Jaya, tercatat tujuh orang yang meninggal. Konflik juga menyebabkan kerugian materil karena beberapa perkantoran ataupun rumah dilaporkan rusak. Tidak hanya itu, kapolda beserta jajaran dan kasdam yang melakukan pengamanan saat itu justru turut terluka.

“Ini yang tidak kita harapkan. Maka dari itu, langkah yang dilakukan pak Kapolda berupaya dengan seluruh tokoh masyarakat untuk menekan gangguan kamtibmas. Yakinkan kepada masyarakat, ajak masyarakat bahwa kita akan memilih calon pemimpin terbaik dari orang-orang yang baik di masing-masing kabupaten ataupun di Provinsi Papua,” paparnya.

Pada Senin lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyebutkan Kalimantan Barat dan Papua sebagai daerah yang rawan konflik pada Pilkada 2018. Sebagai daerah rawan konflik, Kamal menyebut pengamanan di Papua sudah siap siaga.

“Kondisi pengamanan di pilkada yang ada di sana kita kurang lebih 14.000 kumulatif, terus sekitar 2.800-an dari TNI, kemudian dari linmas sekitar 4.000. Semuanya sekitar 14.000. Di sana kan nanti untuk pilkada ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian tujuh kabupaten yang ada di sana,” katanya.

Melihat potensi konflik yang ada, Polda Papua dan unsur pemerintahan telah melakukan berbagai upaya kegiatan demi terciptanya keamanan dalam pilkada. Di antaranya mengoptimalkan para pejabat utama kepolisian yang sudah mendatangi setiap kabupaten dan bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan untuk menciptakan rasa aman.

Untuk diketahui, pada Pilkada Serentak mendatang, ada dua pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada Provinsi Papua 2018. Keduanya, yaitu pasangan petahana Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang bersaing dengan pasangan John Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae.