Singgung Dugaan Korupsi Lukas Enembe, Tokoh Senior Papua: Mengapa Baru Diungkap Sekarang?

MANOKWARI, iNews.id - Tokoh senior Papua Michael Manufandu mengkritik kinerja sejumlah lembaga pengawasan maupun penegakan hukum. Dia menilai pemerintah tidak berdaya mencegah terjadinya praktik korupsi oleh para pejabat penyelenggara negara di Papua.

Manufandu mengatakan, pengumuman atas dugaan korupsi besar yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe seolah menjadi bukti banyak penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan yang terjadi selama bertahun-tahun di Bumi Cenderawasih.

Baca Juga

Minta Ditunda dengan Alasan Sakit, Lukas Enembe Tetap Diperiksa KPK Hari Ini

Ironisnya, menurut dia, praktik haram tersebut seakan didiamkan oleh negara. Sehingga proses penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara terus terjadi sampai saat ini.

"Pemerintah baru mengumumkan secara luas melalui siaran televisi nasional soal ada begitu banyak penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi, pertanyaannya mengapa baru sekarang diungkap. Praktik ini sudah lama terjadi, tapi seolah-olah dibiarkan," kata Manufandu saat dihubungi, Senin (26/9/2022).

Baca Juga

FKUB Jayapura Minta Masyarakat Tak Halangi Proses Hukum Lukas Enembe: Percaya sama KPK

Dirinya mengkritik kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang setiap tahun memberikan penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Papua maupun sejumlah kabupaten/kota di provinsi ujung timur Indonesia itu. Dia heran pemberian predikat itu diiringi banyaknya indikasi korupsi yang mencuat. 

"Setiap tahun BPK selalu mengeluarkan opini WTP terus, tapi mengapa borok-borok korupsi baru bisa terungkap sekarang. Kita pertanyakan kinerja BPK, BPKP, dan Inspektorat yang selama ini bertugas di Papua. Demikian pun dengan kinerja aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian, karena seolah-olah mereka menutup mata dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi, sementara rakyat Papua sampai hari ini masih tetap miskin," ujar Manufandu.

Baca Juga

Lukas Enembe Dituding Main Judi di Luar Negeri, Kuasa Hukum Buka-bukaan Besok

Ia berharap semua pejabat yang ada dalam lingkaran kekuasaan di Papua agar turut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Bukan semata-mata kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan pejabat-pejabat lain harus juga diperiksa karena itu satu kesatuan. Mereka yang menyusun anggaran lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. DPRD Papua juga harus ikut bertanggung jawab karena mereka memiliki peran dan fungsi untuk melakukan pengawasan," kata Manufandu.

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa Jika Mangkir Pemeriksaan KPK

Manufandu berharap lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum yang bertugas di Papua memiliki kemampuan dan dilandasi sikap jujur untuk berani mengungkap seluruh praktik-praktik yang tidak benar yang merugikan keuangan negara. Sebab, dia menyebut rakyat Papua selalu merasa tidak puas dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah selama ini untuk membangun Papua.

"Saya minta aparat berani mengusut tuntas kasus penyelewengan dana PON XX, juga perbaikan Kantor Gubernur Papua, MRP dan DPRP yang dirusak massa saat kerusuhan tahun 2019," ujar Manufandu.

Baca Juga

Tokoh Agama Papua Ajak Masyarakat Dukung Lukas Enembe Diproses Hukum KPK

Manufandu juga meminta warga Papua terutama di Kota Jayapura agar berpikir jernih mencermati persoalan hukum yang kini dihadapi oleh Gubernur Lukas Enembe. Dia meminta agar masyarakat tidak terhasut untuk melakukan hal-hal yang berpotensi melawan hukum.

"Masyarakat Papua harus sadar bahwa ada penyalahgunaan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan negara di Provinsi Papua selama ini yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Jangan selalu menyalahkan pemerintah pusat. Kita semua harus buka mata dengan segala penyelewengan yang luar biasa yang terjadi selama ini," kata dia.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin ini.

"Iya, informasi yang kami peroleh, benar surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan tim penyidik KPK. Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September 2022, di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut.

Editor: Rizky Agustian