Tokoh Agama Papua Desak Lukas Enembe Gentleman Hadapi Proses Hukum: Contoh Pejabat Lain

SENTANI, iNews.id - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Alberth Yoku, mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berani menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Dia meminta Lukas Enembe mencontoh pejabat Papua lain yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti Bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gentle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan, kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas," kata Alberth Yoku, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga

Rencana Demo Ribuan Massa Pendukung Lukas Enembe, Ini Komentar Tokoh Adat Papua

Sikap kesatria tersebut, diharapkan Alberth, dapat meredam emosi masyarakat yang selama ini mengganggu keamanan di Papua.

"Kalau gentle begitu tidak akan menjadi boomerang yang memicu emosi kesukuan, emosi Kedaerahan, dengan melakukan demonstrasi dan lainnya," katanya.

Baca Juga

PPATK Serahkan Temuan Transaksi Janggal Rekening Lukas Enembe ke KPK

Ditegaskan dia, Tanah Tabi adalah tanah adat yang jika orang berbuat salah maka ada sanksi, sebaliknya apabila berbuat benar maka dipuji dan dihormati. Sehingga prinsip kebenaran harus dijunjung tinggi.

"Papua ini orang melihat sebagai Provinsi termiskin, terkorup dan terendah IPM (Indeks Pembangunan Manusia, red) dan juga untuk good governance yang kurang dan provinsi yang tidak nyaman. Dalam situasi ini, kita semua harus punya visi dan misi bersama, bahwa orang Papua itu punya harga diri, integritas baik secara adat maupun iman yang dimiliki. Prinsip kejujuran dan kebenaran harus dikunjungi tinggi untuk mengubah paradigma itu," katanya.

Baca Juga

Jadi Tersangka KPK, Rumah Pribadi Lukas Enembe Dijaga Ratusan Orang

"Kalau salah itu adalah proses yang mendidik kita agar di kemudian hari kita tidak melakukannya. Dalam soal bapak Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak, kita sebagai orang Papua, orang yang terdidik menghormati proses hukum, jadi Kita hormati proses  itu," sambungnya.

Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan sehingga tidak menimbulkan polemik.

Baca Juga

KPK Siap Fasilitasi Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, tapi Ada Syaratnya

"Kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, kita minta dilakukan proses hukum yang adil, sehingga tidak ada bahasa di Kriminalisasi dan lainnya," ucapnya.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua, saya sebagai salah satu tokoh agama di wilayah adat Tabi,  saya sampaikan bahwa apa yang terjadi kepada bapak Gubernur Lukas Enembe, kita harus menghormati proses hukum yang berjalan itu, kita tidak usah mengkambing Hitamkan siapapun. Mari kita bekerja secara jujur dan adil tidak ada kepentingan kepentingan lain. Saya juga  berharap bapak Gubernur diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga mampu bisa mengatakan sesuatu dan mampu untuk menerima apapun yang terjadi atas persoalan yang terjadi,"pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di Papua.

Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe. Sebab, KPK belum melakukan proses penangkapan dan penahanan terhadap Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Editor: Rizky Agustian