Tolak Perpres Investasi Miras di Papua, Ketua DPRD: Pemerintah Harus Kaji Ulang

JAYAPURA, iNews.id - DPRD Papua menolak keras Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi industri minuman keras (Miras) di empat wilayah di Tanah Air, salah satunya di Papua. 

Mereka menilai Perpres Investasi Miras yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 itu bertentangan dengan Perda Larangan Miras yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Ketua Umum PBNU KH Aqil Siroj Tolak Perpres Investasi Miras

"Ini sangat bertentangan ya dengan semangat Forkompimda dan seluruh elemen masyarakat Papua soal larangan peredaran Miras di Papua,"kata Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw seusai menghadiri Rakorwil Partai Nasdem di Entrop Jayapura, Senin (1/3/2021) siang.

Jhony menegaskan, di Papua telah disahkan Perda larangan Miras jauh sebelum Perpres ditetapkan Presiden Jokowi. Hingga saat ini Perda Miras tersebut masih berlaku.

Baca Juga

Demi Masa Depan Generasi Muda, PKB Tolak Legalisasi Miras

"Kita tidak akan cabut Perda itu, dan Perda ini juha lahir atas aspirasi panjang para Tokoh Agama, tokoh masyrakat dan semya elemen di Papua. Sehingga kami menolak pemberlakuan Perpres tersebut di Papua,"katanya.

Dalam Perda Miras Papua tersebut, kata dia, peredarannya saja sudah dilarang, malah Perpres melegalkan Investasi Industri Miras.

Baca Juga

Perpres soal Pelegalan Miras di Papua, MUI: Kearifan Lokal Bukan Alasan

"Kami baru membaca sekilas ya, pemahaman kami ini lebih memberi  lebih pada investasi induatri Miras. Peredaranya saja kami tolak apalagi industri," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki